 |
| Ketua DPP Independen Hukum Indonesia ( IHI), Bahrum menanggapi terkait kasus dugaan proposal dari salah satu fraksi partai DPRD Kabupaten Asahan. (foto/Joko Hendarto) |
Metro7news,com, Asahan - Masyarakat Kabupaten Asahan dihebohkan dengan adanya kasus dugaan tentang beredarnya proposal bantuan dana perjalanan dinas oleh salah satu fraksi partai di dalam rapat yang digelar Badan Kehormatan Dewan (BKD - red), DPRD Asahan kemarin.
Permasalahan tersebut akhirnya banyak menuai kecaman keras dari berbagai elemen, salah satu diantaranya Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Independen Hukum Indonesia (IHI), Kabupaten Asahan.
Ketika diminta tanggapan oleh awak media ini kepada Ketua DPP IHI, di ruang kerjanya mengenai permasalahan tersebut, Rabu (08/12/21), mengaku sangat terkejut. Apalagi menyangkut nama salah satu ketua fraksi di DPRD Asahan terlibat dalam permasalahan ini.
"Kita terkejut dan sangat memprihatinkan, kok bisa dan berani ada oknum ketua fraksi di DPRD Asahan pada tahun 2019 lalu, diduga membuat proposal bantuan dana perjalanan dinas ke perusahaan besar,"ucap Bahrum.
Masih kata Bahrum, padahal sama-sama diketahui sudah ada anggaran dari APBD Asahan untuk biaya perjalanan dinas seluruh anggota dewan. Ini merupakan tindakan yang keliru dan jelas sudah menyalahi serta melanggar kode etik dan etika anggota DPRD tersebut.
Untuk itu, sebagai masyarakat Kabupaten Asahan dan juga dari Lembaga Independen Hukum Indonesia mengecam keras dan meminta kepada BKD DPRD Asahan, agar serius dan tegas dalam menangani masalah ini.
Menurunnya jangan ada tebang pilih, karena ini telah mencoreng nama baik Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat kita dan juga telah melukai hati masyarakat Asahan. DPP IHI akan kawal terus permasalahan dugaan proposal bantuan dana perjalanan dinas oleh salah satu fraksi di DPRD Asahan ini.
"Kami akan mengawal kasus ini dan kalau nantinya masalah ini terbukti benar, IHI akan menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa," tegas Bahrum
Sebelumnya, pada Selasa (07/12/2021), kemarin, BKD DPRD Asahan yang diketuai Drs. H. Sapariman telah mengundang pimpinan dan anggota dari Fraksi PPP Asahan dalam rapat koordinasi penanganan atas pengaduan masyarakat, untuk meminta klarifikasi.
Hal tersebut dilakukan BKD dikarenakan adanya surat permintaan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat tentang proposal bantuan dana perjalanan dinas dari Fraksi PPP ke perusahaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan ke Ketua DPRD Asahan. (JH)